Pemerintahan Desa

16 Februari 2021
Administrator
Dibaca 249 Kali

PEMERINTAHAN DESA

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung Pengertian sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif.

Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menterimenteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).

Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang memiliki hak asalusul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, Pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi
kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya.

Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta
dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada
pemerintah desa adalah dilaksanakan oleh :
Pertama, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa;

kedua, dalam menjalankan roda pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa (kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan), unsur kewilayahan (kepala dusun), dan pelaksana teknis terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan.

Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan adalah bersifat
persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya atau potensi baik sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) yang dapat berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diantaranya yaitu pengelolaan keuangan Desa/dana desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa untuk menciptakan Ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. (MAR)

 

 

Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar
CAPTCHA Image